Dinilai Merugikan, Pedagang Gugat Perda KTR

(Foto:Panca Mega/Bogor24.id)



BOGOR TENGAH, Bogor24.id –
Industri hasil tembakau menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 43,6 miliar sepanjang 2019 di Kota Bogor, kendati di satu sisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah menekan hak berusaha pedagang.

Ini berawal ketika sejumlah pedagang mengajukan gugatan (judicial review) Perda KTR yang telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan sudah tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020. Uji materi ini menjadi sebuah langkah akhir dan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan para pemohon, pemangku kepentingan dan pihak yang terdampak lainnya.

Regulasi ini dianggap oleh sejumlah pedagang menekan hak berusaha, hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang dirasakan Wahono, salah satu pedagang yang turut andil mengajukan judicial review.

“Hingga saat ini, setahu saya rokok adalah produk legal. Namun kami sebagai pedagang dipersulit. Bahkan ada perwakilan dari pemerintah daerah yang mendatangi saya ke rumah, menanyakan mengapa saya mengajukan gugatan atas Perda KTR itu,” ucap pria yang tinggal di Cibogor itu.

Menanggapinya, anggota DPRD Kota Bogor Muaz HD yang sekaligus salah satu anggota Pansus Perda KTR mengapresiasi langkah para pedagang yang melakukan gugatan.

“Pedagang melakukan hak konstitusi mereka, saya pribadi senang, karena bukan lewat jalur-jalur yang menjurus chaos,” ujar Muaz dalam diskusi publik “Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda KTR Kota Bogor” di Hancock Cafe & Resto, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (6/2/2020).

Ia menuturkan, pada prinsipnya Perda KTR itu bukan lahir dari pandangan anti rokok. Melainkan mengatur tempat atau fasilitas bebas rokok yang belum dipenuhi Pemkot Bogor. “Memang di sisi lain harus menyediakan tempat bagi perokok,” kata Muaz.

Anggota legislatif dari Fraksi PKS itu pun membocorkan bahwa DPRD Kota Bogor juga akan melaksanakan Pansus Pencabutan Perda. Harapannya, perda-perda yang selama ini justru mengundang polemik dan meresahkan masyarakat dapat dievaluasi.

“Saya memahami keresahan, ketakutan dan efek yang ditimbulkan. Mudahan-mudahan ke depan apa yang dihasilkan legislatif bisa berjalan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat,” kata Muaz.

Sementara pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi, menyanggah pernyataan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang sebelumnya menyebutkan bahwa PAD Kota Bogor semakin naik semenjak penerapan Perda KTR.

“Asumsi soal PAD tersebut menurut pendekatan ilmiah adalah keliru. PAD ini kan banyak unsurnya. Pertumbuhan pajak per sektor industri harus dirunut. Ada beberapa faktor yang menentukan PAD itu tumbuh signifikan atau tidak,” papar Gandhi.

Dia memaparkan, alur perhitungan memiliki beberapa aspek yang harus dicermati. Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah pusat seperti amnesti pajak juga memberi sumbangsih terhadap PAD Kota Bogor. Begitu juga sektor pariwisata Bogor yang dinilai semakin meningkat dan berkontribusi terhadap PAD Kota Bogor.

“Jadi, pemerintah jangan mengeluarkan pernyataan yang sekadar asumsi, yang kemudian membentuk opini dan persepsi yang keliru di tengah masyarakat,” kata Dosen Departemen Ekonomi dan Sumber Daya dan Lingkungan ini.

Dari sisi hukum, Ali Ridho, pengamat hukum dari Universitas Trisakti menambahkan, Perda KTR Kota Bogor secara material dan formil mengundang kebingungan. Ada satu pasal yang menekankan bahwa penanggung jawab tempat umum berkewajiban menyediakan kawasan tanpa rokok. Namun di pasal lain, tidak ditemukan konsekuensi atau persayaratan lain setelah kewajiban tersebut dipenuhi.

“Yang juga mengundang pertanyaan adalah yang diberikan mandat untuk menetapkan KTR ini, apakah orang yang bernyawa, mayat, atau apa. Di dalam perda, disebutkan, pelaksananya adalah daerah. Bagaimana peraturan mau dilaksanakan jika tidak ada unsur orangnya. Harusnya ditulis Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, atau DPRD,” tegasnya. (*)

Penulis : Panca Mega
Editor : Donni Andriawan S.

Related posts

Leave a Comment